Widodo

Alasan Kenapa kami tidak memberikan sedekah kepada pengemis

Akhir-akhir ini indonesia geger dengan adanya pengemis yang memegang uang sejumlah 25 juta di grobaknya, sebut saja namanya pak walang, seakan membuka tabir bagaimana kehidupan pengemis di Jakarta sebenarnya. Berkaca dari peristiwa tersebut, ada pula beragam pengalaman masyarakat yang dapat menjadikan alasan kita untuk tidak begitu saja memberi sedekah kepada para pengemis jalanan.

ini adalah pengalaman bibi saya beberapa waktu yang lalu bibi saya teah berkreasi atau jalan-jalan  bersama teman-temannya sewaktu dia pulang dari rekreasi melihat ada pengemis dijalan dan waktu itu emang mobil yang ditumpangin oleh bibik saya berhenti dan melihat pengemis yang sungguh malang dia tidak punya kaki sebelah dan jalanya memakai tongkat.

Soo pasti dong sebagai manusia kita melihat ituk kasihan sekali, dan bibi saya langsung memberi sedikit uang oleh pengemis itu, setelah bibi saya pergi dari lokasi dimana pengemis itu berada eh tiba-tiba seoarang pengemis itu nampak sehat sekali dan berjalan layaknya seorang yang normal

hemmm pasti anda kagetkan dengan cerita ini, banyak modus pengemis yang pura, agar merasa dikasihani oleh orang lain..

Alasan mengapa saya tidak memberikan sedekah oleh orang pengemis, pengemis belum tentu kehidupanya miskin, malah terkadang dia lebih kaya dibandingkan orang yang berkerja.

Tadi malam saya sempat melihat perbincangan di hitam puih, seorang pengemis sehari penghasilanya min Rp. 200.000 dan max Rp 300.000 bayangkan saja dalam satu bulan bisa mendapatkan sejumlah uang  6 juta sampai 9 juta baru sadar saya, katanya seoarang pengemis itu dia sudah bisa membuat rumah sendiri menyekolahkan anak2nya dari hasil pengemis itu waw sungguh penakjubkan bukan....

Seharusnya kita sadar bagaimakah kehidupan pengemis sehari2, dinegara lain pengemis itu harus mempunyai surat izin dari pemerintah kalau di indonesia apa boleh  buat UUD Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007)Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007) dan  Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007)Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007) seakan tidak berguna samasekali seharusnya pemerintah harus tegas dalam masalah ini...

 



0 Komentar