Widodo

Penataan frekuensi makin rumit di 2014

Seperti tak ada habisnya, regulator dan pemerintah seperti bongkar pasang penataan frekuensi setiap tahun. Hal ini terjadi karena pemerintah dan BRTI sama sekali tak memiliki roadmap atau pun cetak biru yang jelas terkait perkembangan teknologi dan industri telekomunikasi.

Untuk pita 2,1 GHz saja pemerintah sudah menatanya sampai empat kali dalam dua tahun terakhir, dan pasti akan ditata kembali setelah lelang frekuensi bekas XL dan Axis.

Sebenarnya sangat disayangkan pemerintah terlalu membuang energi hanya untuk menata frekuensi, sedangkan pengawasan terhadap kualitas layanan ke pelanggan menjadi terabaikan. Bongkar pasang frekuensi ini makin diperparah dengan manajemen frekuensi masa lalu yang amburadul dan hanya memberikan frekuensi secara gratis tanpa lelang tanpa perhitungan yang matang.

Penataan frekuensi diprediksi masih akan berlangsung tahun depan dan berpotensi mengganggu kualitas layanan ke pelanggan.

Di pita 2,3 GHz, pemerintah juga sangat berlarut-larut dalam melelang frekuensi sisanya, padahal sejak awal sudah direncanakan untuk WiMax Mobile. Kini, sisa frekuensi itu bakal dipakai untuk TD-LTE.

Di pita 800 MHz, empat operator CDMA berdesak-desakan yang membuat persaingannya dengan GSM menjadi tidak sehat. Adapun, di pita 900 MHz, dengan hanya menetralkan frekuensi milik Indosat, maka pemerintah membuktikan tak punya roadmap jelas, apalagi untuk pita 1.800 MHz yang juga masih harus ditata karena banyak yang tidak contigeous.

Pemerintah juga punya pekerjaan rumah sangat rumit di pita 2,5 GHz yang menurut International Telecommunication Union (ITU) untuk akses mobile broadband tapi malah dikuasai operator televise broadcasting selebar 150 MHz. Hal senada juga berlaku di pita 3,3 GHz dan 3,5 GHz yang sempat jadi perseteruan antara operator satelit dengan BWA.

sumber : merdeka.com



Artikel Terkait

0 Komentar